Laman

Saturday, June 11, 2011

INFORMED CONSENT(PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIK)

latar belakang
            Bahwa masalah kesehatan pasien adalah tanggung jawab pasien itu sendiri. Dengan demikian, keputusan untuk menggobati atau tidaknya masalah kesehatan yang dimaksud, sepenuhnya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan. Bahwa tindakan kedokteran yang dilakaukan dokter untuk meningkatkan atau memulihkan kesehatan pasien merupakan upaya yang tidak wajib diterma oleh pasien yang bersangkutan. Karena sesungguhnya dalam pelayanan kedokteran, tidak seorang pun yang dapat memastikan hasil akhir dari pelayanan kesehatan tsb.

            Tindakan kedokteran akan lebih berdaya dan berhasil guna jika terjalin kerjasama yang baik antara dokter dengan pasien. Karena dokter dan pasien saling mengisi dan melengkapi.
Dalam rangka menjalin kerjasama yang baik ini perlu diadakan ketentuan yang mengatur tentang perjanjian antara dokter dan pasien. Pasien menyetujui atau menolak, hak pribadinya dilanggar setelah mendapat informasi dari dokter terhadap hal-hal yang dilakukan dokter sehubungan dengan pelayanan kedokteran yang diberikan kepadanya.
Informed consent terdiri dari kata informed yang berarti telah mendapat informasi dan consent yang berarti persetujuan atau perizinan.
Informed consent dalam profesi kedokteran adalah pernyataan setuju atau izin dari seorang pasien yang diberikan dengan bebas, rasional tanpa paksaan (valontary) tentang tindakan kedokteran yang dilakukan terhadapnya sesudah mendapat informasi cukup tentang tindakan kedokteran yang dimaksud

  1. Maksud dan tujuan
Tujuan keberadaan lembaga informed consent melindungi secara hukum baik pasien maupun dokter.
  1. Manfaat
Pada hakikatnya informed consent adalah untuk melindungi pasien dari segala kemungkinan tindak medis yang tidak disetujui atau diizinkan olleh pasien tersebut; sekaligus melindungi dokter (secara hukum) terhadap kemungkinan akibat yang tidak terduga dan bersifat negatif.

l  A.  Pengertian
l  Consent berasal dari bahasa latin consentio yang artinya persetujuan, izin, menyetujui, memberi izin/wewenang kepada seseorang untuk melakukan sesuatu.
l  Dengan demikian informed consent dapat diartikan sebagai izin atau pernyataan setuju dari pasien yang diberikan secara bebas, sadar dan rasional. Setelah ia mendapat informasi yang dipahami dari dokter tentang penyakitnya.  Informed consent adalah suatu istilah yang dalam arti luas dengan etika hukum dan kedokteran. 
l  Teori informed consent, suatu hal yang berhubungan dengan etika, suatu hal yang tidak berkaitan dengan pelajaran hukum.  Tetapi dalam pengertian hukum informed consent ini berkaitan dengan masalah hukum dan pengadilan

l  Jay Kontz dalam “the idea of informed consent”, ide pokoknya adalah bahwa keputusan tentang pelayanan medis yang diberikan pada seseorang, kalau pun ada, adalah dibuat dalam bentuk kerjasama antara pasien dan dokter.
l  Ide informed consent adalah murni ilmu hukum, etika.

  1. Legal doktrin
            Ide informed consent diopersaikan dalam legal doktrin of informed consent.  Diharapkan bahwa informed consent diberikan sebelum seorang dokter secara sah melakukan diagnosa maupun terapi kepada pasien
  1. prinsip-prinsip etika
            Deodontological etics dan consequentialist etics, inti dari deodontological etics adalah identifikasi dan justifikasi terhadap seseorang individu dan kebebasan praktek-praktek terhadap individu.

l  Justifikasi deodontological dan consequentialist informed consent
l  Justifikasi consent sebagai tugas sentral pelayanan kesehatan profesional dan sebagai  hak pasien menurut justifikasi deodontological dan consequentialist dari prinsip-prinsip otonomi.
l  Dalam hubungan pasien dan dokter prinsip kesehatan mengharap 2 macam prilaku dari dokter.

A. Dokter tidak memaksa pasien dalam menjalani prosedur medis.
B. Mengambil keputusan yang rasional dapat didasarkan fakta- fakta yang akurat sesuai dengan keadaannya, jika dokter tersebut lalai menyampaikan fakta- fakta terhadap pasien, suatu hal yang diperkirakan tidak terjadi pasien tidak akan dapat membuat alasan- alasan berarti tidak ada otonomi kegiatan tersebut.
Fungsi informed consent, menurut katz dan capran adalah sebagai berikut:
  1. Promosi Otonomi individu
  2. Proteksi terhadap pasien dan subyek
  3. Menghindari kecurangan atau penipuan dan paksaan
  4. Mendorong adanya penelitian yang cermat diri sendiri oleh profesi medis
  5. Promosi keputusan yang rasional
  6. Menyatakan publik

c. Informed consent dalam praktek
                        Interaksi dokter dan pasien membuat keputusan tentang medical treatment dapat diaplikasikan dalam 2 cara:
  1. Keputusan dapat disampaikan pada suatu event atau pada saat proses pemeriksaan
  2. Saat terapi berlangsung
               Implikasi adanya perbedaan cara pengambilan keputusan treatment adalah sangat mendalam, berawal dari perbedaan visi antara hubungan dokter dengan pasien

d. Model event
            Seorang pasien mencari pengobatan kepada seorang dokter agar membantunya. Sesudah menaksir kondisi pasien,dokter sampai pada  diagnosa dan rekomendasinya. Disampaykan kepada pasien segala keuntungan dan resikonya, dan pasien membayangkan keuntungan dan resiko yang ada, kemudian tindakan medis yang dirasa pas dengan dirinya.

e. Model proses
            berlainan dengan model event, model proses dalam informed konsen didasari anggapan bahwa pengambilan keputusan medis adalah suatu proses yang berkelanjutan dan pertukaran informasi harus mengambil timbal balik antara dokter dan pasien, suatu perundingan untuk memberikan fasilitas, dokter mengungkapkan informasi kepada pasien tentang rekomendasi dan diagnosa serta terapi alternatif yang mugkin didapat.

           
f. Bentuk – bentuk Informed Consent :
            secara umum informed consent dapat di bagi menjadi :
  1. Yang dinyatakan ( expressed ), secara tertulis ( writer ), maupun secara lisan ( oral ).
  2. Dianggap diberikan, yakni yang dikenal sebagai inplide
  3. Izin pasien yang paling sederhana adalah dalam bentuk lisan. Selanjutnya ijin lisan inilah yang kemudian menjadi dasar hukum tertulis, yaitu sebagai penegasan dan memudahkan dalam kaitan dengan pembuktian kelak bahwa pasien telah memberi izin lisan biasanya untuk tindak medis yang rutin misalnya, penyuntikan.
g . Situasi khusus yang berkaitan dengan informed consent
           
            1. keadaan gawat darurat (emergency)
                        sering dijumpai pada pasien yang berada dalam keadaan tidak sadar(karena kecelakaan lalu lintas) dan tidak ada anggota yang hadir, sedangkan keadaan pasien sedemikian gawatnya sehingga harus segera dilakukan pembedahahan untuk meyelamatkannya. Dalam keadaan ini dokter berwenang untuk menyelamatkan nyawa pasien, tanpa perlu menunggu izin dari sapa pun.
            2. pembiusan (anasthesia)
                        tindakan pembiusan atau anasthesia merupakan salah satu langkah atau cara untuk mempermudah operasi, yakni mengurangi rasa sakit atau menidurkan pasien sehingga operator dapat bekerja denga tenang dan lancar. Tetapi muncul masalah adanya pasal yaitu 89 KUHP.
3. operasi tambahan (extended operation)
                        dalam suatu pembedahan kadang-kadang dijumpai patologi lain yg sekaligus dilakukan operasi saat itu juga, namun adapula keadaan normal yg dinggap berpotensi menimbulkan masalah dikemudian hari.
            4. Blanket consent
                        menurut hukum pidana maupun perdata atau administratif, bahwa blanket consent sebenarnya tidak mempunyai kekuatan hukum sama sekali.dengan demikian seorang dokter atau rumah sakit tidak dapat secara umum membebaskan dirinya dari segala tanggung jawab maupun tuntutan untuk suatu tindak kesalahan atau kelalaian baik perdata maupun pidana.
  1. Peraturan menteri Kesehatan Tentang Persetujuan Tindakan Medik (Informad Consent)
            ( Peraturan menteri kesehatan RI. No. 585/MEN.KES/PER/X/1989 dan peraturan menteri kesehatan RI. NO. 575/Menkes/Per/IX/1989). Dalam menjalankan profesi kedokteran perlu ditetapkan landasan hukum untuk menjadi pedoman bagi para dokter, baik yang bekerja di rumah sakit, puskesmas, klinik, maupun pada praktek perorangan atau bersama.

l  1. KETENTUAN UMUM
            Yang termasuk dalam ketentuan umum adalah :
Ø       Persetujuan tindakan medik/ informed consent.
Ø       Tindakan medik
Ø       Tindakan invasif
Ø       Dokter
            2. PERSETUJUAN
Ø  Persetujuan tindakan medik terhadap pasien dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan.
Ø  Persetujuan terhadap pasien di informasikan akurat tentang perlunya tindakan medik yang bersangkutan serta resiko yang dapat ditimbulkan.
Ø  Setiap tindakan medik yang mengandung resiko tinggi harus dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberi persetujuan.
           
                        3. INFORMASI
v              Informasi tentang tindakan medik harus diberikan kepada pasien, baik diminta maupun tidak diminta oleh dokter dengan selengkap- lengkapnya.
v      Infomasi yang diberikan mencakup untung dan rugi dari tindakan medik yang dilakukan.
v      Dalam hal tindakan bedah (operasi) atau tindakan invasif lainnya, informasi harus diberikan oleh dokter yang akan melakukan operasi itu sendiri. Dan sebaliknya.
v      Informasi juga harus diberikan jika ada kemungkinan perluasan operasi.
            4. YANG BERHAK MEMBERIKAN PERSETUJUAN
v  Pasien dewasa yang telah berumur 21 tahun atau telah menikah
v  Wali/ curator, bagi pasien yang mengalami gangguan mental.
v  Keluarga terdekat, bagi pasien yang berada dibawah umur 21 yang tidak           mempunyai orang tua/ wali.
v  Jika pasien tidak sadar/ pingsan serta tidak didampingi oleh keluarga terdekat dan secara medik berada dalam keadaan gawat/ darurat yang memerlukan tindakan medik segera, tidak perlu persetujuan dari siapapun.

            5. TANGGUNG JAWAB
            Dokter bertanggung jawab atas pelaksanaan ketentuan tentang persetujuan tindakan medik.
            6. SANKSI
            Terhadap dokter yang melakukan tindakan medik tanpa adanya persetujuan dari pasien atau keluarganya dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan surat izin prakteknya.

KESIMPULAN
                        Ide pokok dari perlunya persetujuan tindakan medikadlah bahwa keputusan tentang pelayanan medik yang diberikan pada seseorang, dibuat dalam bentuk kerja sama antara pasien dengan dokter.
                        Dokter sungguh-sungguh berinisiatif untuk berdiskusi dengan pasien tentang terapi yang dikehendaki atau pilihan-pilihan terapi dan untuk menyediakan informasi yang relevan terhadap mereka. Dalam ilmu kedokteran itu sendiri tentang hubungan dokter dengan pasien yang alami dan memberikan manfaat tambahan bila pasien dapat mengetahui tentang pengobatan bagi dirinya. Secara legal bermaksud memberikan perlindungan yang secara primer integritas jasmani dan otonomi, individual memberikan kontribusi kepada informed consent.
                        Peraturan menteri kesehatan RI No.585/MENKES/Per/X/1989 dan peraturan menteri kesehatan RI no. 575/MENKES/Per/IX/1989. Dalam menjalankan profesi kedokteran perlu ditetapkan landasan hukum untuk menjadi pedoman bagi para dokter, baik yang bekerja di rumah sakit, puskesmas, dll.

No comments:

Post a Comment